JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 509 hasil yang relevan dengan "integrasi e-SPT dan APBN "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2010 | PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
187/PMK.02/2010

Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Ba Bun Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2...

  • Ditetapkan: 26 Okt 2010
  • Diundangkan: 26 Okt 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BANTUAN SOSIAL | BELANJA
81/PMK.05/2012

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 01 Jun 2012
  • Diundangkan: 01 Jun 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
PP 3 TAHUN 2008

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
25/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
    234/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | TATA CARA PELAKSANAAN
    134/PMK.06/2009

    Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh ...

    • Ditetapkan: 24 Agu 2009
    • Diundangkan: 24 Agu 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
    235/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
    157/PMK.04/2009

    Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

    • Ditetapkan: 12 Okt 2009
    • Diundangkan: 12 Okt 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAYANAN UMUM | PEMBERIAN BONUS
    217/PMK.05/2009

    Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 17 Des 2009
    • Diundangkan: 17 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    230/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Hibah.

    • Ditetapkan: 21 Des 2011
    • Diundangkan: 21 Des 2011
    • 1
    • ...
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51

    Loading...
    Quick Look - ??
    • integrasi e-SPT dan pelaporan pajak...
    • pengelolaan APBN berbasis digital...
    • efisiensi pengolahan data keuangan negara...
    • transparansi penerimaan negara melalui e-SPT...
    • sistem informasi keuangan dan pengawasan APBN...