JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 505 hasil yang relevan dengan "perpajakan e-commerce dan fintech "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    AKHIR TAHUN ANGGARAN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    169/PMK.05/2009

    Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

    • Ditetapkan: 04 Nov 2009
    • Diundangkan: 04 Nov 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
    249/PMK.05/2010

    Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    104/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MPR | DPD
      UU 27 TAHUN 2009

      Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

      • Ditetapkan: 29 Agu 2009
      • Diundangkan: 29 Agu 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA PELAKSANAAN | TATACARA PERPAJAKAN
      PP 80 TAHUN 2007

      Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebaga...

      • Ditetapkan: 28 Des 2007
      • Diundangkan: 28 Des 2007

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERTAHANAN NEGARA | PEMBEBASAN BEA MASUK
        107/PMK.04/2009

        Pembebasab Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergun...

        • Ditetapkan: 12 Jun 2009
        • Diundangkan: 12 Jun 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
        206/PMK.05/2010

        Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

        • Ditetapkan: 29 Nov 2010
        • Diundangkan: 29 Nov 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
        157/PMK.04/2009

        Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

        • Ditetapkan: 12 Okt 2009
        • Diundangkan: 12 Okt 2009

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 48
        • 49
        • 50
        • 51

        Loading...
        Quick Look - ??
        • perpajakan e-commerce...
        • pajak digital...
        • regulasi fintech Indonesia...
        • kepatuhan pajak e-commerce...
        • kebijakan perpajakan fintech...