JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 498 hasil yang relevan dengan "program PUPS dan pengembangan ekonomi daerah "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEUANGAN | PERIMBANGAN
UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

  • Ditetapkan: 17 Mei 1999
  • Diundangkan: 17 Mei 1999
Thumbnail
Tidak Berlaku
KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Ditetapkan: 27 Des 2002
  • Diundangkan: 27 Des 2002
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENATAAN RUANG
UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang.

  • Ditetapkan: 13 Okt 1992
  • Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
LINGKUNGAN HIDUP | PENGELOLAAN
UU 23 TAHUN 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  • Ditetapkan: 19 Sep 1997
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

  • Ditetapkan: 07 Jul 1997
  • Diundangkan: 07 Jul 1997
Thumbnail
Tidak Berlaku
RUMAH SUSUN SEDERHANA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 16 TAHUN 1985

Rumah Susun

  • Ditetapkan: 31 Des 1985
  • Diundangkan: 31 Des 1985

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
Analisis Dampak Kebijakan Higher For Longer The Fed Terhadap Arus Modal di Indonesia

Pribadi

  • Diterbitkan: 03 Jun 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM UMUM
Media Keuangan Juni 2020 - Atasi Pandemi Pulihkan Ekonomi

Biro KLI Kementerian Keuangan

  • Diterbitkan: 01 Jun 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM UMUM
Media Keuangan Sept 2020 - Siap Mengantisipasi dan Memitigasi

Biro KLI Kementerian Keuangan

  • Diterbitkan: 01 Sep 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
Sektor Keuangan Kita

Badan Kebijakan Fiskal

  • Diterbitkan: 01 Jun 2020

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 48
  • 49
  • 50

Loading...
Quick Look - ??
  • PUPS program...
  • pengembangan ekonomi daerah...
  • strategi pembangunan daerah...
  • alokasi anggaran daerah...
  • pemanfaatan dana pemerintah...