262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 44 dan Pasal 38

27/PMK.08/2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Bada...

• Ditetapkan: 29 Mar 2022
• Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadapPasal 10

68/PMK.010/2021

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandem...

• Ditetapkan: 21 Jun 2021
• Diundangkan: 22 Jun 2021

Relevan terhadapPasal 10

2/KM.11/2022

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.11/2021 tentang Penilaian Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) dan ...

• Ditetapkan: 02 Sep 2022

Relevan terhadapPasal Ii

32/PMK.08/2021

Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan E...

• Ditetapkan: 01 Apr 2021
• Diundangkan: 01 Apr 2021

Relevan terhadapPasal 14 dan Pasal 10

PMK 143 TAHUN 2023

Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok

• Ditetapkan: 15 Des 2023
• Diundangkan: 22 Des 2023

PMK 91 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

• Ditetapkan: 08 Sep 2023
• Diundangkan: 11 Sep 2023

Relevan terhadapMemutuskan

PMK 137 TAHUN 2023

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

• Ditetapkan: 08 Des 2023
• Diundangkan: 12 Des 2023

Relevan terhadapMemutuskan

87/PMK.01/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

• Ditetapkan: 01 Jul 2021
• Diundangkan: 01 Jul 2021

PMK 145 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Desa

• Ditetapkan: 27 Des 2023
• Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadapPasal 1