JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 58 hasil yang relevan dengan "Sanksi pembayaran NPWP "
Dalam 0.035 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
75/PUU-XVIII/2020

Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    30/PUU-X/2012

    Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BEA MASUK | PERUBAHAN
      169/PMK.04/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.

      • Ditetapkan: 20 Nov 2017
      • Diundangkan: 20 Nov 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
      76/PMK.03/2010

      Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

      • Ditetapkan: 31 Mar 2010
      • Diundangkan: 31 Mar 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | SANKSI
      268/PMK.03/2015

      Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersif...

      • Ditetapkan: 31 Des 2015
      • Diundangkan: 31 Des 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
      223/PMK.05/2015

      Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

      • Ditetapkan: 15 Des 2015
      • Diundangkan: 15 Des 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
      19/PMK.03/2018

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

      • Ditetapkan: 19 Feb 2018
      • Diundangkan: 19 Feb 2018
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      29/PUU-XVI/2018

      Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
        120/PMK.04/2017

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Di...

        • Ditetapkan: 31 Agu 2017
        • Diundangkan: 31 Agu 2017
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
        PER-2/BC/2019

        Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

        • Ditetapkan: 13 Feb 2019
        • Diundangkan: 13 Feb 2019

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 4
        • 5
        • 6

        Loading...
        Quick Look - ??
        • sanksi keterlambatan NPWP...
        • pengenaan denda pajak...
        • kewajiban pelaporan SPT...
        • konsekuensi tidak mendaftar NPWP...
        • kebijakan administrasi perpajakan...