JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.239 hasil yang relevan dengan "Transparansi ZIS dalam Anggaran Negara "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | BIDANG UMUM
PP 43 TAHUN 2025

Pelaporan Keuangan

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PMK 100 TAHUN 2024

Penyetoran dan Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jal...

  • Ditetapkan: 10 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
KEPPRES 5 TAHUN 2025

Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2025

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 24 Jan 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
SALDO ANGGARAN LEBIH | DANA
PMK 88 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Dana Saldo Anggaran Lebih

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 29 Nov 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
IURAN JAMINAN KESEHATAN | PESERTA PEKERJA
PMK 51 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan ...

  • Ditetapkan: 05 Agu 2024
  • Diundangkan: 14 Agu 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
KMK 22/MK/PK/2025

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 Tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur...

  • Ditetapkan: 26 Jun 2025
  • Diundangkan: 26 Jun 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
APBD | KEBIJAKAN FISKAL
PMK 101 TAHUN 2024

Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara d...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 19 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBAYARAN | PROYEK
PMK 75 TAHUN 2025

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Proyek yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENYALURAN | MEKANISME
PMK 104 TAHUN 2025

Mekanisme Penyaluran Dana atas Pengeluaran Negara Setelah Berakhirnya Waktu Operasional Sistem Pembayaran Perbankan pada Akhir Tahun Anggaran

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TRANSFER KE DAERAH | PEN
PMK 102 TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Da...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 224

Loading...
Quick Look - ??
  • Transparansi ZIS dalam Anggaran Negara...
  • Pengelolaan Zakat dalam Kebijakan Keuangan...
  • Implementasi ZIS di Sektor Publik...
  • Akuntabilitas Penggunaan ZIS...
  • Peran Kementerian Keuangan dalam Pengawasan ZIS...