JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 85 hasil yang relevan dengan "alokasi dana darurat "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | PENGESAHAN DOKUMEN
247/PMK.02/2012

Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 28 Des 2012
  • Diundangkan: 28 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | COVID-19 | HUKUM KEUANGAN NEGARA | COVID-19
35/PMK.07/2020

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghad...

  • Ditetapkan: 16 Apr 2020
  • Diundangkan: 16 Apr 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PETA KAPASITAS FISKAL | DAERAH
33/PMK.07/2015

Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

  • Ditetapkan: 02 Mar 2015
  • Diundangkan: 02 Mar 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
PMK 138 TAHUN 2023

Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 08 Des 2023
  • Diundangkan: 13 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PETA KAPASITAS FISKAL | DAERAH
54/PMK.07/2014

Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

  • Ditetapkan: 17 Mar 2014
  • Diundangkan: 17 Mar 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
98/PMK.02/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pem...

  • Ditetapkan: 28 Jul 2021
  • Diundangkan: 28 Jul 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PINJAMAN DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
106/PMK.07/2018

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2018
  • Diundangkan: 03 Sep 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATACARA PENYEDIAAN | CADANGAN BERAS PEMERINTAH
88/PMK.02/2019

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah

  • Ditetapkan: 18 Jun 2019
  • Diundangkan: 18 Jun 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
45/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka 3 dan 10 Lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020...

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 4
    • 5
    • 6
    • ...
    • 9

    Loading...
    Quick Look - ??
    • alokasi dana darurat...
    • manajemen risiko keuangan...
    • strategi penanggulangan bencana...
    • dana cadangan pemerintah...
    • kebijakan fiskal responsif...