JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 93 hasil yang relevan dengan "analisis utang daerah "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
34/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    PMK 135 TAHUN 2023

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 07 Des 2023
    • Diundangkan: 11 Des 2023
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
    234/PMK.01/2015

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Des 2015
    • Diundangkan: 21 Des 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    5/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | DANA DESA | SISTEM AKUNTANSI
      216/PMK.05/2016

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
      207/PMK.07/2018

      Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

      • Ditetapkan: 31 Des 2018
      • Diundangkan: 31 Des 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | DANA DESA | PELAPORAN KEUANGAN
      83/PMK.05/2018

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 31 Jul 2018
      • Diundangkan: 31 Jul 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
      229/PMK.01/2019

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 31 Des 2019
      • Diundangkan: 31 Des 2019
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | UTANG PEMERINTAH
      181/PMK.05/2015

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

      • Ditetapkan: 25 Sep 2015
      • Diundangkan: 25 Sep 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
      212/PMK.01/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 29 Des 2017
      • Diundangkan: 29 Des 2017
      • 1
      • ...
      • 4
      • 5
      • 6
      • ...
      • 10

      Loading...
      Quick Look - ??
      • analisis utang daerah...
      • manajemen pembiayaan daerah...
      • kebijakan fiskal daerah...
      • evaluasi risiko utang...
      • strategi pengelolaan utang daerah...