JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 225 hasil yang relevan dengan "audit lingkungan dalam rantai pasok "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
COVID-19 | COVID-19 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
68/PMK.010/2021

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandem...

  • Ditetapkan: 21 Jun 2021
  • Diundangkan: 22 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
140/PMK.06/2020

Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 28 Sep 2020
  • Diundangkan: 28 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | KEMITRAAN EKONOMI
209/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
134/PMK.010/2020

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandem...

  • Ditetapkan: 21 Sep 2020
  • Diundangkan: 22 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
KERJASAMA EKONOMI | BIDANG FISKAL
UU 24 TAHUN 2022

Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)

  • Ditetapkan: 27 Sep 2022
  • Diundangkan: 27 Sep 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | LINGKUNGAN HIDUP
PP 22 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | BARANG MEWAH
177/PMK.04/2016

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang D...

  • Ditetapkan: 18 Nov 2016
  • Diundangkan: 18 Nov 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGENDALIAN | PENANGGULANGAN
PP 47 TAHUN 2014

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

  • Ditetapkan: 12 Jun 2014
  • Diundangkan: 12 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
8/PMK.06/2023

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang

  • Ditetapkan: 31 Jan 2023
  • Diundangkan: 03 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PENYELENGGARAAN
PP 21 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Penataan Ruang

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 23

Loading...
Quick Look - ??
  • audit lingkungan...
  • rantai pasok berkelanjutan...
  • evaluasi dampak lingkungan...
  • pengelolaan sumber daya alam...
  • prinsip transparansi dalam rantai pasok...