JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 360 hasil yang relevan dengan "dampak sosial ekonomi pajak progresif "
Dalam 0.041 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 15 TAHUN 2025

Pemeriksaan Pajak

  • Ditetapkan: 10 Feb 2025
  • Diundangkan: 14 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | PROGRAM PEN | PERUBAHAN
95/PMK.05/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah ...

  • Ditetapkan: 22 Jul 2021
  • Diundangkan: 26 Jul 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM UMUM | BIDANG PAJAK
PERPU 2 TAHUN 2022

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
140/PMK.06/2020

Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 28 Sep 2020
  • Diundangkan: 28 Sep 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
24/PMK.02/2022

Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 21 Mar 2022
  • Diundangkan: 21 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PP 3 TAHUN 2022

Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai

  • Ditetapkan: 12 Jan 2022
  • Diundangkan: 01 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

  • Ditetapkan: 11 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
PMK 54 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PMK.07/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 04 Mei 2021
  • Diundangkan: 05 Mei 2021

Relevan terhadap dan

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 36

Loading...
Quick Look - ??
  • dampak sosial ekonomi pajak progresif...
  • analisis keadilan fiskal pajak progresif...
  • pengaruh pajak progresif terhadap redistribusi pendapatan...
  • efektivitas pajak progresif dalam mengurangi ketimpangan...
  • pajak progresif dan pembangunan ekonomi berkelanjutan...