JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 72 hasil yang relevan dengan "evaluasi proyek pembiayaan pemerintah "
Dalam 0.051 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
PMK 138 TAHUN 2023

Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 08 Des 2023
  • Diundangkan: 13 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBIAYAAN PROYEK
120/PMK.08/2016

Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/ Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2016
  • Diundangkan: 18 Jul 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
180/PMK.08/2020

Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

  • Ditetapkan: 18 Nov 2020
  • Diundangkan: 23 Nov 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
73/PMK.08/2018

Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

  • Ditetapkan: 13 Jul 2018
  • Diundangkan: 17 Jul 2018

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
44/PMK.08/2014

Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2014
  • Diundangkan: 27 Feb 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
217/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
199/PMK.02/2021

Tata Cara Revisi Anggaran

  • Ditetapkan: 24 Des 2021
  • Diundangkan: 27 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Loading...
Quick Look - ??
  • evaluasi efektivitas pembiayaan proyek pemerintah...
  • analisis dampak anggaran publik...
  • pengukuran kinerja proyek infrastruktur...
  • transparansi dalam pengelolaan dana pemerintah...
  • strategi peningkatan akuntabilitas proyek pemerintah...