JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 71 hasil yang relevan dengan "imbal pajak "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2010 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 47 TAHUN 2009

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 29 Okt 2009
  • Diundangkan: 29 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PMK 117 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Ditetapkan: 09 Nov 2023
  • Diundangkan: 13 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID 19 DAN PEN | PENEMPATAN | DANA
64/PMK.05/2020

Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 05 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
70/PMK.05/2020

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 22 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PENGELOLAAN | PENJAMINAN PEMERINTAH
183/PMK.08/2018

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
10/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 (Pasal 23A) terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | COVID-19 | PROGRAM PEN
    185/PMK.02/2020

    Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

    • Ditetapkan: 24 Nov 2020
    • Diundangkan: 24 Nov 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | TATA CARA PELAKSANAAN
    22/PMK.03/2020

    Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

    • Ditetapkan: 18 Mar 2020
    • Diundangkan: 18 Mar 2020

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8

    Loading...
    Quick Look - ??
    • imbalan pajak daerah...
    • insentif pajak untuk investasi...
    • pengelolaan pajak berkelanjutan...
    • kebijakan pajak yang ramah investasi...
    • pemanfaatan pajak untuk pembangunan daerah...