JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 87 hasil yang relevan dengan "manfaat cloud computing dalam audit "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
26/PUU-XIX/2021

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    39 P/HUM/2020

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      36 P/HUM/2020

      Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        36 P/HUM/2020

        Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          41 P/HUM/2020

          Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presid...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            59/PUU-XVI/2018

            Pengujian UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              KEGIATAN USAHA | PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
              PP 96 TAHUN 2021

              Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

              • Ditetapkan: 09 Sep 2021
              • Diundangkan: 09 Sep 2021

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
              57/PUU-XIV/2016

              Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
                225/PMK.06/2021

                Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

                • Ditetapkan: 31 Des 2021
                • Diundangkan: 31 Des 2021

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                TATACATA PERHITUNGAN | PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN
                257/PMK.02/2010

                Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Apbn yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh Pt Asabri (Persero).

                • Ditetapkan: 31 Des 2010
                • Diundangkan: 31 Des 2010

                Relevan terhadap

                • 1
                • ...
                • 4
                • 5
                • 6
                • ...
                • 9

                Loading...
                Quick Look - ??
                • manfaat cloud computing dalam audit...
                • efisiensi audit menggunakan cloud...
                • keamanan data audit di cloud...
                • teknologi cloud untuk transparansi keuangan...
                • analisis data keuangan berbasis cloud...