JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 90 hasil yang relevan dengan "media sosial dalam pemerintahan "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
LINGKUNGAN HIDUP | PENGELOLAAN
UU 32 TAHUN 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  • Ditetapkan: 03 Nov 2009
  • Diundangkan: 03 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK DAERAH | RETRIBUSI DAERAH
UU 28 TAHUN 2009

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

  • Ditetapkan: 15 Sep 2009
  • Diundangkan: 15 Sep 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2011 | STANDAR BIAYA
100/PMK.02/2010

Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 06 Mei 2010
  • Diundangkan: 06 Mei 2010
Thumbnail
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 6 TAHUN 1983

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      25/PUU-XX/2022

      Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
        UU 11 TAHUN 2020

        Cipta Kerja

        • Ditetapkan: 02 Nov 2020
        • Diundangkan: 02 Nov 2020

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELAKSANAAN ANGGARAN | PEMBAYARAN
        204/PMK.05/2020

        Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

        • Ditetapkan: 17 Des 2020
        • Diundangkan: 18 Des 2020

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 4
        • 5
        • 6
        • ...
        • 9

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengenalan kebijakan keuangan melalui media sosial...
        • transparansi anggaran pemerintah di media sosial...
        • interaksi publik dan kementerian keuangan di platform digital...
        • penggunaan media sosial untuk edukasi pajak...
        • pengawasan dan akuntabilitas pemerintah melalui media sosial...