JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 82 hasil yang relevan dengan "mekanisme distribusi subsidi yang adil dan transparan "
Dalam 0.039 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
3/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    50/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFRASTRUKTUR | PENJAMINAN PEMERINTAH | INFRASTRUKTUR
      257/PMK.08/2016

      Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      71/PUU-IX/2011

      Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        4/PUU-XIII/2015

        Pengujuan UU no. 20 tahun 1997 tentang PNBP dan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD Negara RI 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
          234/PMK.01/2015

          Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

          • Ditetapkan: 21 Des 2015
          • Diundangkan: 21 Des 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          60/PUU-IX/2011

          PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
            199/PMK.012/2020

            Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

            • Ditetapkan: 16 Des 2020
            • Diundangkan: 17 Des 2020
            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            37/PUU-XVIII/2020

            Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              84/PUU-IX/2011

              Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

                Relevan terhadap

                • 1
                • ...
                • 4
                • 5
                • 6
                • ...
                • 9

                Loading...
                Quick Look - ??
                • mekanisme distribusi subsidi...
                • transparansi anggaran publik...
                • keadilan ekonomi dalam subsidi...
                • evaluasi program subsidi...
                • akuntabilitas pengelolaan dana subsidi...