JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 61 hasil yang relevan dengan "pemantauan investasi daerah "
Dalam 0.081 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
217/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    PMK 135 TAHUN 2023

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 07 Des 2023
    • Diundangkan: 11 Des 2023
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
    PMK 138 TAHUN 2023

    Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

    • Ditetapkan: 08 Des 2023
    • Diundangkan: 13 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
    234/PMK.01/2015

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Des 2015
    • Diundangkan: 21 Des 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG UMUM | HIMPUNAN PERATURAN
    PERPRES 82 TAHUN 2020

    Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

    • Ditetapkan: 20 Jul 2020
    • Diundangkan: 20 Jul 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    UU 11 TAHUN 2020

    Cipta Kerja

    • Ditetapkan: 02 Nov 2020
    • Diundangkan: 02 Nov 2020

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
    112/PMK.07/2016

    Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

    • Ditetapkan: 12 Jul 2016
    • Diundangkan: 12 Jul 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
    229/PMK.01/2019

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 31 Des 2019
    • Diundangkan: 31 Des 2019
    • 1
    • ...
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pemantauan investasi daerah...
    • analisis risiko investasi...
    • evaluasi kinerja keuangan daerah...
    • pengelolaan dana investasi...
    • transparansi dan akuntabilitas investasi...