JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 73 hasil yang relevan dengan "pengadaan yang berkelanjutan "
Dalam 0.035 detik
Thumbnail
PENANAMAN MODAL | BIDANG USAHA YANG TERBUKA
PERPRES 77 TAHUN 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

  • Ditetapkan: 03 Jul 2007
  • Diundangkan: 03 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PERKERETAAPIAN
UU 23 TAHUN 2007

Perkeretaapian.

  • Ditetapkan: 25 Apr 2007
  • Diundangkan: 25 Apr 2007
Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
108/PUU-XVIII/2020

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    UU 11 TAHUN 2020

    Cipta Kerja

    • Ditetapkan: 02 Nov 2020
    • Diundangkan: 02 Nov 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    4/PUU-XIX/2021

    Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PASAR PERDANA INTERNASIONAL | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
      72/PMK.08/2018

      Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional

      • Ditetapkan: 13 Jul 2018
      • Diundangkan: 13 Jul 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      190/PMK.07/2021

      Pengelolaan Dana Desa

      • Ditetapkan: 16 Des 2021
      • Diundangkan: 24 Des 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      234/PMK.05/2020

      Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

      • Ditetapkan: 30 Des 2020
      • Diundangkan: 30 Des 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
      199/PMK.012/2020

      Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

      • Ditetapkan: 16 Des 2020
      • Diundangkan: 17 Des 2020
      • 1
      • ...
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      • 8

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pengadaan publik yang berkelanjutan...
      • keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa...
      • kebijakan pengadaan ramah lingkungan...
      • transparansi dalam pengadaan berkelanjutan...
      • efisiensi anggaran melalui pengadaan berkelanjutan...