JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 674 hasil yang relevan dengan "pengembangan basis data pajak daerah "
Dalam 0.043 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 24 TAHUN 2024

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 02 Mei 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | ANGGARAN
PMK 92 TAHUN 2024

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 18 Nov 2024
  • Diundangkan: 29 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
177/PMK.03/2022

Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

  • Ditetapkan: 30 Nov 2022
  • Diundangkan: 05 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
INSTANSI VERTIKAL | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
184/PMK.01/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

  • Ditetapkan: 18 Nov 2020
  • Diundangkan: 23 Nov 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
PMK 132 TAHUN 2023

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

  • Ditetapkan: 07 Des 2023
  • Diundangkan: 11 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 10 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

  • Ditetapkan: 27 Feb 2023
  • Diundangkan: 27 Feb 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | HUKUM UMUM
PERPRES 78 TAHUN 2021

Badan Riset dan Inovasi Nasional

  • Ditetapkan: 24 Agu 2021
  • Diundangkan: 24 Agu 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 157 TAHUN 2023

Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Peny...

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | CIPTA KERJA
UU 6 TAHUN 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap dan

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 68

Loading...
Quick Look - ??
  • pengembangan sistem informasi pajak daerah...
  • optimasi pemungutan pajak lokal...
  • integrasi basis data pajak dan data kependudukan...
  • analisis kebijakan pajak daerah...
  • penerapan teknologi digital dalam administrasi pajak daerah...