JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.207 hasil yang relevan dengan "peran pemerintah dalam pengembangan industri "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
PELAKSANAAN | UNDANG-UNDANG
PP 15 TAHUN 2013

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

  • Ditetapkan: 01 Mar 2013
  • Diundangkan: 01 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BLU | BADAN LAYANAN UMUM
PMK 82 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian

  • Ditetapkan: 19 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | DENDA ADMINISTRASI
PMK 3 TAHUN 2025

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda Administratif Keterlambatan dan Jaminan Kesungguhan Pembangun...

  • Ditetapkan: 06 Des 2024
  • Diundangkan: 21 Jan 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | MALAYSIA
PMK 60 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 27 Agu 2024
  • Diundangkan: 17 Sep 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TARIF | BADAN LAYANAN UMUM
PMK 91 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TRANSISI | PENGGUNAAN ANGGARAN
PMK 90 TAHUN 2024

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

  • Ditetapkan: 04 Nov 2024
  • Diundangkan: 05 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
174/PMK.04/2022

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

  • Ditetapkan: 22 Nov 2022
  • Diundangkan: 02 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ANTI DUMPING | UBIN KERAMIK
PMK 70 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 09 Okt 2024
  • Diundangkan: 14 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU | PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
5/PMK.010/2022

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahaan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerinta...

  • Ditetapkan: 02 Feb 2022
  • Diundangkan: 02 Feb 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 121

Loading...
Quick Look - ??
  • peran pemerintah dalam industri...
  • kebijakan fiskal untuk pengembangan industri...
  • dukungan kementerian keuangan terhadap UMKM...
  • investasi publik untuk pertumbuhan industri...
  • insentif pajak bagi sektor industri...