JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 72 hasil yang relevan dengan "program sosial terpadu "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | COVID 19 DAN PEN | PERUBAHAN KEDUA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
50/PMK.07/2020

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 19 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
39 P/HUM/2020

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    222/PMK.07/2020

    Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 28 Des 2020
    • Diundangkan: 29 Des 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | COVID-19 | PENGELOLAAN | DANA DESA
    40/PMK.07/2020

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 20 Apr 2020
    • Diundangkan: 20 Apr 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    UU 11 TAHUN 2020

    Cipta Kerja

    • Ditetapkan: 02 Nov 2020
    • Diundangkan: 02 Nov 2020

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    187/PMK.02/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

    • Ditetapkan: 16 Des 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    PMK 91 TAHUN 2023

    Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

    • Ditetapkan: 08 Sep 2023
    • Diundangkan: 11 Sep 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA DESA | PENGELOLAAN
    PMK 145 TAHUN 2023

    Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 27 Des 2023
    • Diundangkan: 28 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | TARIF LAYANAN BLU
    27/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 13 Feb 2015
    • Diundangkan: 13 Feb 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | UNIVERSITAS HASANUDDIN
    50/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 16 Mar 2015
    • Diundangkan: 16 Mar 2015
    • 1
    • ...
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8

    Loading...
    Quick Look - ??
    • program sosial terpadu...
    • pengelolaan anggaran publik...
    • sinergi program kesejahteraan...
    • peningkatan kapasitas masyarakat...
    • transparansi dan akuntabilitas keuangan...