JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 60 hasil yang relevan dengan "sanksi keterlambatan pembayaran pajak "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU | FASILITAS
192/PMK.03/2015

Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/at...

  • Ditetapkan: 20 Okt 2015
  • Diundangkan: 20 Okt 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
57/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    59/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
      UU 11 TAHUN 2020

      Cipta Kerja

      • Ditetapkan: 02 Nov 2020
      • Diundangkan: 02 Nov 2020

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      FASILITAS | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
      PP 69 TAHUN 2015

      Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

      • Ditetapkan: 16 Sep 2015
      • Diundangkan: 16 Sep 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG BEA CUKAI | KAWASAN BERIKAT
      31/PMK.04/2020

      Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit ...

      • Ditetapkan: 13 Apr 2020
      • Diundangkan: 13 Apr 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      30/PUU-X/2012

      Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
        190/PMK.02/2017

        Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

        • Ditetapkan: 08 Des 2017
        • Diundangkan: 08 Des 2017
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
        PP 29 TAHUN 2009

        Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

        • Ditetapkan: 24 Mar 2009
        • Diundangkan: 24 Mar 2009

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        41/PUU-XVIII/2020

        Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 4
          • 5
          • 6

          Loading...
          Quick Look - ??
          • sanksi keterlambatan pajak...
          • denda pajak...
          • kebijakan perpajakan...
          • kepatuhan pajak...
          • prosedur pengenaan sanksi...