JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 65 hasil yang relevan dengan "sistem transparansi pajak daerah "
Dalam 0.036 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
234/PMK.05/2020

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-XVII/2019

    Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
        263/PMK.05/2014

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

        • Ditetapkan: 31 Des 2014
        • Diundangkan: 31 Des 2014
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        1/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          61/PUU-XVIII/2020

          Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
            19/PMK.03/2018

            Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

            • Ditetapkan: 19 Feb 2018
            • Diundangkan: 19 Feb 2018
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
            14/PMK.09/2017

            Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

            • Ditetapkan: 13 Feb 2017
            • Diundangkan: 13 Feb 2017
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
            112/PMK.07/2016

            Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

            • Ditetapkan: 12 Jul 2016
            • Diundangkan: 12 Jul 2016
            • 1
            • ...
            • 4
            • 5
            • 6
            • 7

            Loading...
            Quick Look - ??
            • sistem transparansi pajak daerah...
            • kebijakan perpajakan lokal...
            • akuntabilitas keuangan daerah...
            • efektivitas pengelolaan pajak...
            • teknologi informasi dalam perpajakan...