JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 206 hasil yang relevan dengan "struktur perusahaan "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
PENJUALAN SAHAM | PT SEMEN BATURAJA
PP 39 TAHUN 2013

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Semen Baturaja.

  • Ditetapkan: 21 Mei 2013
  • Diundangkan: 21 Mei 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
MODAL SAHAM | PT ASDP INDONESIA FERRY
PP 16 TAHUN 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asdp Indonesia Ferry.

  • Ditetapkan: 01 Mar 2013
  • Diundangkan: 01 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX | PENYERTAAN MODAL NEGARA
PP 13 TAHUN 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara Ix.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2013
  • Diundangkan: 13 Feb 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
MODAL SAHAM | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII
PP 14 TAHUN 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara Xii.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2013
  • Diundangkan: 13 Feb 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 39 TAHUN 2024

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 31 Mei 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 20 Feb 2023
  • Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
PP 81 TAHUN 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 10 Des 2013
  • Diundangkan: 10 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
PP 80 TAHUN 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 10 Des 2013
  • Diundangkan: 10 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENJUALAN SAHAM
PP 98 TAHUN 2012

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Waskita Karya.

  • Ditetapkan: 29 Okt 2012
  • Diundangkan: 29 Okt 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | PENAMBAHAN
PP 50 TAHUN 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura Ii.

  • Ditetapkan: 27 Jul 2013
  • Diundangkan: 27 Jul 2013

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 21

Loading...
Quick Look - ??
  • struktur organisasi kementerian keuangan...
  • fungsi pengawasan keuangan...
  • peran akuntabilitas publik...
  • tata kelola keuangan negara...
  • transparansi anggaran pemerintah...