JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 103 hasil yang relevan dengan "tanggungan pajak "
Dalam 0.048 detik
Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 146 TAHUN 2023

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023
Thumbnail
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) | BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
151/PMK.06/2014

Penetapan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Eks Kelolaan Pt Perusahaan Pe...

  • Ditetapkan: 16 Jul 2014
  • Diundangkan: 16 Jul 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PAJAK | PAJAK PENGASILAN PS.21
40/PMK.03/2017

Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.

  • Ditetapkan: 10 Mar 2017
  • Diundangkan: 10 Mar 2017
Thumbnail
PELAKSANAAN PEMBAYARAN | BELANJA PEGAWAI GAJI
190/PMK.05/2016

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

  • Ditetapkan: 13 Des 2016
  • Diundangkan: 13 Des 2016
Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN | PEJABAT NEGARA
262/PMK.03/2010

Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi B...

  • Ditetapkan: 31 Des 2010
  • Diundangkan: 31 Des 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PP 80 TAHUN 2008

Pajak Penghasilan Bali Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri yang Bertolak Ke Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 31 Des 2008
  • Diundangkan: 31 Des 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
KEMENTERIAN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
45/PMK.01/2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan ...

  • Ditetapkan: 11 Mar 2015
  • Diundangkan: 11 Mar 2015
Thumbnail
YOGYAKARTA | DAERAH
UU 13 TAHUN 2012

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2012
  • Diundangkan: 03 Sep 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UU 42 TAHUN 2009

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 15 Okt 2009
  • Diundangkan: 15 Okt 2009

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 11

Loading...
Quick Look - ??
  • tanggung jawab pajak...
  • kebijakan perpajakan Indonesia...
  • pengelolaan pajak daerah...
  • transparansi dan akuntabilitas pajak...
  • reforma perpajakan nasional...