Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Relevan terhadap
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
Relevan terhadap
Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
Relevan terhadap
Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Relevan terhadap