JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 60 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam pengeluaran anggaran "
Dalam 0.039 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
259/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
220/PMK.05/2016

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
61/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    124/PMK.02/2016

    Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    • Ditetapkan: 08 Agu 2016
    • Diundangkan: 08 Agu 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
    143/PMK.02/2015

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 24 Jul 2015
    • Diundangkan: 24 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    222/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
    209/PMK.05/2015

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

    • Ditetapkan: 27 Nov 2015
    • Diundangkan: 27 Nov 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-XVII/2019

    Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      18/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
        14/PMK.09/2017

        Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 13 Feb 2017
        • Diundangkan: 13 Feb 2017
        • 1
        • ...
        • 4
        • 5
        • 6

        Loading...
        Quick Look - ??
        • transparansi anggaran pemerintah...
        • akuntabilitas pengeluaran publik...
        • pengelolaan keuangan negara...
        • laporan keuangan yang terbuka...
        • partisipasi masyarakat dalam penganggaran...