JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 60 hasil yang relevan dengan "transparansi dan akuntabilitas utang "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
263/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
61/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    23/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      217/PMK.02/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hu...

      • Ditetapkan: 29 Des 2017
      • Diundangkan: 29 Des 2017
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      54/PUU-XVII/2019

      Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        222/PMK.05/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
        124/PMK.02/2016

        Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

        • Ditetapkan: 08 Agu 2016
        • Diundangkan: 08 Agu 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        142/PMK.02/2018

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

        • Ditetapkan: 29 Okt 2018
        • Diundangkan: 29 Okt 2018
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
        220/PMK.05/2016

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        230/PMK.05/2011

        Sistem Akuntansi Hibah.

        • Ditetapkan: 21 Des 2011
        • Diundangkan: 21 Des 2011
        • 1
        • ...
        • 4
        • 5
        • 6

        Loading...
        Quick Look - ??
        • transparansi laporan utang...
        • akuntabilitas pengelolaan utang...
        • analisis risiko utang pemerintah...
        • pengawasan keuangan negara...
        • partisipasi publik dalam pengelolaan utang...