JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 345 hasil yang relevan dengan "transparansi fiskal dalam program keberlanjutan "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
TRANSFER KE DAERAH | PEN
PMK 102 TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Da...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PERUBAHAN KEDUA
UU 13 TAHUN 2022

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

  • Ditetapkan: 16 Jun 2022
  • Diundangkan: 16 Jun 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH | PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
206/PMK.07/2022

Alokasi Transfer ke Daerah untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
JASA KEUANGAN | KAWASAN PERMUKIMAN
PP 47 TAHUN 2019

Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

  • Ditetapkan: 03 Jul 2019
  • Diundangkan: 03 Jul 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
98/PMK.08/2020

Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan E...

  • Ditetapkan: 28 Jul 2020
  • Diundangkan: 28 Jul 2020
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
71/PMK.08/2020

Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 23 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 37 TAHUN 2023

Pengelolaan Transfer ke Daerah

  • Ditetapkan: 24 Jul 2023
  • Diundangkan: 24 Jul 2023
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 22 TAHUN 2024

Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024
Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | CIPTA KERJA
PP 42 TAHUN 2021

Kemudahan Proyek Strategis Nasional

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021
Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
218/PMK.06/2020

Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah

  • Ditetapkan: 28 Des 2020
  • Diundangkan: 28 Des 2020

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 4
  • 5
  • 6
  • ...
  • 35

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi anggaran pemerintah...
  • akuntabilitas keuangan publik...
  • laporan keuangan berkelanjutan...
  • pengelolaan dana sosial...
  • partisipasi masyarakat dalam penganggaran...