JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 524 hasil yang relevan dengan "distribusi beban pajak yang adil "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
35/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
    PP 38 TAHUN 2009

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    • Ditetapkan: 28 Mei 2009
    • Diundangkan: 28 Mei 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENILAIAN
    179/PMK.06/2009

    Penilaian Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2009
    • Diundangkan: 19 Nov 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
    247/PMK.07/2015

    Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

    • Ditetapkan: 29 Des 2015
    • Diundangkan: 29 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MPR | DPD
    UU 27 TAHUN 2009

    Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Agu 2009
    • Diundangkan: 29 Agu 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    151/PMK.05/2011

    Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 12 Sep 2011
    • Diundangkan: 12 Sep 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
    76/PMK.01/2009

    Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Apr 2009
    • Diundangkan: 21 Apr 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 72 TAHUN 2004

    Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 06 Sep 2004
    • Diundangkan: 06 Sep 2004
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGGARAN | KLASIFIKASI
    101/PMK.02/2011

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 11 Jul 2011
    • Diundangkan: 11 Jul 2011
    • 1
    • ...
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53

    Loading...
    Quick Look - ??
    • distribusi beban pajak yang adil...
    • keadilan fiskal...
    • reformasi perpajakan berkelanjutan...
    • pajak progresif untuk kesejahteraan sosial...
    • transparansi dan akuntabilitas pajak...