JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 539 hasil yang relevan dengan "evaluasi program Program Keluarga Harapan "
Dalam 0.06 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
MPR | DPD
UU 27 TAHUN 2009

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Agu 2009
  • Diundangkan: 29 Agu 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
79/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN | KLASIFIKASI
101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

  • Ditetapkan: 11 Jul 2011
  • Diundangkan: 11 Jul 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
81/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 81 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 20 Nov 2019
  • Diundangkan: 25 Nov 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XVII/2019

Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
    PP 90 TAHUN 2010

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    84/PUU-IX/2011

    Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      88/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 49
        • 50
        • 51
        • ...
        • 54

        Loading...
        Quick Look - ??
        • evaluasi dampak Program Keluarga Harapan...
        • analisis efektivitas kebijakan bantuan sosial...
        • pemantauan pencapaian indikator kesejahteraan keluarga...
        • perbandingan model program perlindungan sosial...
        • strategi peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran...