JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 565 hasil yang relevan dengan "kewenangan pengelolaan daerah "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
223/PMK.05/2015

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

  • Ditetapkan: 15 Des 2015
  • Diundangkan: 15 Des 2015
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
93/PUU-X/2012

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 di mana Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) telah 5 menimbulkan tidak adanya ketidakpastian hukum seperti yang diamanatka...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    44/PUU-IX/2011

    Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      28/PUU-IX/2011

      Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        71/PUU-IX/2011

        Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          52/PUU-IX/2011

          Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            25/PUU-VII/2009

            Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

              Relevan terhadap dan

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              48/PUU-XI/2013

              PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

                Relevan terhadap, , dan

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                PELAPORAN KEUANGAN | SISTEM AKUNTANSI
                262/PMK.05/2014

                Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.

                • Ditetapkan: 31 Des 2014
                • Diundangkan: 31 Des 2014

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                BIDANG ANGGARAN | PENGESAHAN DOKUMEN
                247/PMK.02/2012

                Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

                • Ditetapkan: 28 Des 2012
                • Diundangkan: 28 Des 2012

                Relevan terhadap

                • 1
                • ...
                • 49
                • 50
                • 51
                • ...
                • 57

                Loading...
                Quick Look - ??
                • kewenangan pengelolaan keuangan daerah...
                • transparansi pengelolaan anggaran daerah...
                • efisiensi pengeluaran daerah...
                • kebijakan fiskal untuk otonomi daerah...
                • akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah...