JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 531 hasil yang relevan dengan "pengawasan keuangan daerah "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ETIL ALKOHOL | PITA CUKAI
      191/PMK.04/2009

      Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.

      • Ditetapkan: 20 Nov 2009
      • Diundangkan: 20 Nov 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      12/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | KLASIFIKASI
        101/PMK.02/2011

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 11 Jul 2011
        • Diundangkan: 11 Jul 2011
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
        223/PMK.05/2015

        Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

        • Ditetapkan: 15 Des 2015
        • Diundangkan: 15 Des 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG BEA CUKAI | TATA LAKSANA
        47/PMK.04/2012

        Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pemb...

        • Ditetapkan: 20 Mar 2012
        • Diundangkan: 20 Mar 2012
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGAWASAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
        PP 2 TAHUN 2009

        Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasuken dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Dit...

        • Ditetapkan: 16 Feb 2009
        • Diundangkan: 16 Feb 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BMN | ASET EKS | BARANG MILIK NEGARA
        240/PMK.06/2012

        Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

        • Ditetapkan: 26 Des 2012
        • Diundangkan: 27 Des 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BMN | BARANG RAMPASAN | BARANG GRATIFIKASI
        03/PMK.06/2011

        Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

        • Ditetapkan: 05 Jan 2011
        • Diundangkan: 06 Jan 2011

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 49
        • 50
        • 51
        • ...
        • 54

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengawasan keuangan daerah...
        • audit keuangan daerah...
        • transparansi anggaran daerah...
        • akuntabilitas pengelolaan keuangan...
        • kebijakan fiskal daerah...