JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 503 hasil yang relevan dengan "peran fintech dalam pemungutan pajak "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

  • Ditetapkan: 07 Jul 1997
  • Diundangkan: 07 Jul 1997
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBAYARAN | TANAH DAN BANGUNAN
PP 48 TAHUN 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

  • Ditetapkan: 27 Des 1994
  • Diundangkan: 27 Des 1994

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 | PENUNJUKAN
965/KMK.04/1983

Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan Dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarip S...

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA METERAI
UU 13 TAHUN 1985

Bea Meterai

  • Ditetapkan: 27 Des 1985
  • Diundangkan: 27 Des 1985

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM UMUM
Media Keuangan Maret 2020 - Umpan Jitu Akselerasi Investasi

Biro KLI Kementerian Keuangan

  • Diterbitkan: 01 Mar 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM UMUM
Media Keuangan Sept 2020 - Siap Mengantisipasi dan Memitigasi

Biro KLI Kementerian Keuangan

  • Diterbitkan: 01 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Warta Fiskal - Tantangan Fiskal dalam Pemerintahan baru

Kementerian Keuangan

  • Diterbitkan: 18 Apr 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
Sektor Keuangan Kita

Badan Kebijakan Fiskal

  • Diterbitkan: 01 Jun 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM UMUM
Media Keuangan Januari 2020 - Kaleidoskop 2019

Biro KLI Kementerian Keuangan

  • Diterbitkan: 02 Jan 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM UMUM
Media Keuangan Oktober 2020 - Jelajah Sejarah Rupiah

Biro KLI Kementerian Keuangan

  • Diterbitkan: 01 Okt 2020

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 49
  • 50
  • 51

Loading...
Quick Look - ??
  • peran fintech dalam efisiensi pemungutan pajak...
  • inovasi teknologi untuk transparansi pajak...
  • dampak fintech terhadap pemasukan negara...
  • kolaborasi fintech dan pemerintah dalam pajak...
  • solusi digital untuk kepatuhan pajak...