JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 563 hasil yang relevan dengan "Transfer dana daerah "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
61/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERENCANAAN KAS | PENERIMAAN
    277/PMK.05/2014

    Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2012
    242/PMK.07/2011

    Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

    • Ditetapkan: 27 Des 2011
    • Diundangkan: 27 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
    220/PMK.05/2016

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    52/PUU-IX/2011

    Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
      127/PMK.05/2018

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

      • Ditetapkan: 21 Sep 2018
      • Diundangkan: 24 Sep 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
      19/PMK.03/2018

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

      • Ditetapkan: 19 Feb 2018
      • Diundangkan: 19 Feb 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | UTANG PEMERINTAH
      181/PMK.05/2015

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

      • Ditetapkan: 25 Sep 2015
      • Diundangkan: 25 Sep 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
      225/PMK.05/2016

      Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | LUAR NEGERI
      40/PMK.05/2015

      Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

      • Ditetapkan: 09 Mar 2015
      • Diundangkan: 09 Mar 2015
      • 1
      • ...
      • 51
      • 52
      • 53
      • ...
      • 57

      Loading...
      Quick Look - ??
      • transfer dana daerah...
      • pengelolaan keuangan daerah...
      • alokasi dana transfer...
      • efisiensi penggunaan dana daerah...
      • peraturan keuangan daerah...