JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 539 hasil yang relevan dengan "integrasi kebijakan fiskal dan pembangunan daerah "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
248/PMK.05/2012

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 28 Des 2012
  • Diundangkan: 28 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
120/PMK.05/2009

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

  • Ditetapkan: 07 Jul 2009
  • Diundangkan: 07 Jul 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
73 P/HUM/2013

Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN NAMA | KABUPATEN
    PP 5 TAHUN 2006

    Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

    • Ditetapkan: 23 Feb 2006
    • Diundangkan: 23 Feb 2006
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
      234/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
      19/PUU-VIII/2010

      Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        PP 21 TAHUN 2004

        Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

        • Ditetapkan: 05 Agu 2004
        • Diundangkan: 05 Agu 2004

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        128/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
          80/PMK.05/2007

          Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

          • Ditetapkan: 18 Jul 2007
          • Diundangkan: 18 Jul 2007
          • 1
          • ...
          • 51
          • 52
          • 53
          • 54

          Loading...
          Quick Look - ??
          • integrasi kebijakan fiskal...
          • pembangunan daerah berkelanjutan...
          • efisiensi anggaran daerah...
          • strategi pembiayaan pembangunan...
          • penguatan kapasitas fiskal daerah...