JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 548 hasil yang relevan dengan "Implementasi Pajak untuk Layanan Digital "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
49/PMK.02/2011

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 17 Mar 2011
  • Diundangkan: 17 Mar 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
249/PMK.05/2010

Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    132/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 50 ayat (1) huruf k]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
        PP 27 TAHUN 2009

        Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

        • Ditetapkan: 19 Mar 2009
        • Diundangkan: 19 Mar 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        41/PMK.09/2010

        Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 22 Feb 2010
        • Diundangkan: 22 Feb 2010
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | KLASIFIKASI
        101/PMK.02/2011

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 11 Jul 2011
        • Diundangkan: 11 Jul 2011
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
        PP 24 TAHUN 2008

        Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta, 2008

        • Ditetapkan: 10 Mar 2008
        • Diundangkan: 10 Mar 2008

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 52
        • 53
        • 54
        • 55

        Loading...
        Quick Look - ??
        • Implementasi pajak digital...
        • Kebijakan perpajakan untuk layanan online...
        • Pajak layanan digital internasional...
        • Kepatuhan pajak sektor digital...
        • Pengawasan pajak ekonomi digital...