JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 524 hasil yang relevan dengan "hak atas informasi pemerintah "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENATAAN RUANG
UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang.

  • Ditetapkan: 13 Okt 1992
  • Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM UMUM
Warta BPHN Tahun Ke V Edisi XXIII September - Desember 2018

BPHN

  • Diterbitkan: 01 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
Sektor Keuangan Kita

Badan Kebijakan Fiskal

  • Diterbitkan: 01 Jun 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM UMUM
Media Keuangan April 2020 - Mandiri Dengan UMI

Biro KLI Kementerian Keuangan

  • Diterbitkan: 01 Apr 2020

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 52
  • 53

Loading...
Quick Look - ??
  • hak atas informasi publik...
  • transparansi anggaran pemerintah...
  • akses informasi keuangan negara...
  • partisipasi masyarakat dalam kebijakan fiskal...
  • pengawasan penggunaan dana publik...