Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Relevan terhadap, , dan
Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.
Relevan terhadap dan
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.
Relevan terhadap dan
Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]
Relevan terhadap, , dan
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
Relevan terhadap
Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.
Relevan terhadap
Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.
Relevan terhadap
Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh ...
Relevan terhadap
