Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Relevan terhadap
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga
Relevan terhadap
Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.
Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
Relevan terhadap dan
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Relevan terhadap
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
