JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 604 hasil yang relevan dengan "evaluasi kinerja pengadaan yang adil "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
12/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN KEUANGAN | PELAKSANA TUGAS
      117/PMK.01/2009

      Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan.

      • Ditetapkan: 25 Jun 2009
      • Diundangkan: 25 Jun 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
      PP 2 TAHUN 2006

      Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

      • Ditetapkan: 30 Jan 2006
      • Diundangkan: 30 Jan 2006

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      151/PMK.05/2011

      Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

      • Ditetapkan: 12 Sep 2011
      • Diundangkan: 12 Sep 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGELOLAAN HUTAN | PEMANFAATAN
      PP 6 TAHUN 2007

      Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

      • Ditetapkan: 08 Jan 2007
      • Diundangkan: 08 Jan 2007

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MPR | DPD
      UU 27 TAHUN 2009

      Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

      • Ditetapkan: 29 Agu 2009
      • Diundangkan: 29 Agu 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
      Kpres 80 TAHUN 2003

      Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

      • Ditetapkan: 03 Nov 2003
      • Diundangkan: 03 Nov 2003

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
      157/PMK.04/2009

      Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

      • Ditetapkan: 12 Okt 2009
      • Diundangkan: 12 Okt 2009

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 57
      • 58
      • 59
      • 60
      • 61

      Loading...
      Quick Look - ??
      • evaluasi kinerja pengadaan yang adil...
      • transparansi dalam proses pengadaan...
      • kebijakan pengadaan yang berkelanjutan...
      • akuntabilitas dalam pengadaan publik...
      • indikator kinerja pengadaan yang efektif...