98/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos.

• Ditetapkan: 15 Mei 2009
• Diundangkan: 15 Mei 2009

Relevan terhadapMengingat

120/PMK.02/2010

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

• Ditetapkan: 14 Jun 2010
• Diundangkan: 14 Jun 2010

Relevan terhadapMengingat

151/PMK.05/2011

Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

• Ditetapkan: 12 Sep 2011
• Diundangkan: 12 Sep 2011

Relevan terhadapPasal 1

124/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.

• Ditetapkan: 24 Jul 2009
• Diundangkan: 24 Jul 2009

Relevan terhadapMengingat

123/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi...

• Ditetapkan: 22 Jul 2009
• Diundangkan: 22 Jul 2009

Relevan terhadapMengingat

210/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk.

• Ditetapkan: 10 Des 2009
• Diundangkan: 10 Des 2009

Relevan terhadapMengingat

93/PMK.02/2011

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

• Ditetapkan: 27 Jun 2011
• Diundangkan: 27 Jun 2011

Kpres 81 TAHUN 2003

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapHalaman 4

101/PMK.02/2011

Klasifikasi Anggaran.

• Ditetapkan: 11 Jul 2011
• Diundangkan: 11 Jul 2011

PP 56 TAHUN 2005

Sistem Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 09 Des 2005
• Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadapPasal 3