JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 628 hasil yang relevan dengan "mekanisme audit dalam program subsidi "
Dalam 0.041 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
92/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Kementrian Perindustrian.

  • Ditetapkan: 09 Jun 2016
  • Diundangkan: 09 Jun 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
128/PMK.01/2015

Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 07 Jul 2015
  • Diundangkan: 07 Jul 2015
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
28/PUU-IX/2011

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
    224/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
      30/PMK.010/2010

      Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

      • Ditetapkan: 09 Feb 2010
      • Diundangkan: 09 Feb 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      31 P/HUM/2017

      Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
        47/PMK.05/2015

        Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

        • Ditetapkan: 11 Mar 2015
        • Diundangkan: 11 Mar 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
        87/PMK.05/2009

        Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

        • Ditetapkan: 30 Apr 2009
        • Diundangkan: 30 Apr 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
        120/PMK.04/2017

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Di...

        • Ditetapkan: 31 Agu 2017
        • Diundangkan: 31 Agu 2017
        • 1
        • ...
        • 57
        • 58
        • 59
        • ...
        • 63

        Loading...
        Quick Look - ??
        • audit mekanisme subsidi...
        • pengawasan penggunaan dana...
        • transparansi dalam program subsidi...
        • evaluasi efektivitas subsidi...
        • kepatuhan regulasi keuangan...