JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 613 hasil yang relevan dengan "Implementasi E-Filing Pajak Daerah "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    35/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      132/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 50 ayat (1) huruf k]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        49/PMK.02/2011

        Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

        • Ditetapkan: 17 Mar 2011
        • Diundangkan: 17 Mar 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        27/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          41/PUU-XI/2013

          Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA PENAGIHAN
            24/PMK.04/2011

            Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.

            • Ditetapkan: 07 Feb 2011
            • Diundangkan: 07 Feb 2011
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
            PP 24 TAHUN 2008

            Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta, 2008

            • Ditetapkan: 10 Mar 2008
            • Diundangkan: 10 Mar 2008

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            128/PUU-VII/2009

            Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
              234/PMK.05/2011

              Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

              • Ditetapkan: 23 Des 2011
              • Diundangkan: 23 Des 2011
              • 1
              • ...
              • 58
              • 59
              • 60
              • 61
              • 62

              Loading...
              Quick Look - ??
              • Implementasi E-Filing Pajak Daerah...
              • Sistem Pajak Daerah Berbasis Digital...
              • Inovasi Administrasi Pajak...
              • Pelayanan Publik melalui E-Filing...
              • Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah...