JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 100 hasil yang relevan dengan "Cara mengoptimalkan e-Filing SPT "
Dalam 0.065 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
57/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    59/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      133/PUU-XIII/2015

      pengujian UU Nomor 14 thn 2002, UU Nomor 28 Tahun 2007, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, dan UU N...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        133/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU Nomor 14 tahun 2002 , UU Nomor 28 Tahun 2007. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, dan U...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PELUNASAN CUKAI | BARANG KENA CUKAI
          62/PMK.04/2014

          Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

          • Ditetapkan: 07 Apr 2014
          • Diundangkan: 07 Apr 2014

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          13/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            SANKSI ADMINISTRASI | SURAT TAGIHAN PAJAK
            8/PMK.03/2013

            Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

            • Ditetapkan: 02 Jan 2013
            • Diundangkan: 02 Jan 2013

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BMN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | BIDANG PAJAK
            85/PMK.03/2012

            Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ...

            • Ditetapkan: 06 Jun 2012
            • Diundangkan: 06 Jun 2012
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
            81/PMK.010/2020

            Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

            • Ditetapkan: 03 Jul 2020
            • Diundangkan: 03 Jul 2020
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATA CARA PENGEMBALIAN
            187/PMK.03/2015

            Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

            • Ditetapkan: 30 Sep 2015
            • Diundangkan: 30 Sep 2015

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 5
            • 6
            • 7
            • ...
            • 10

            Loading...
            Quick Look - ??
            • Cara meningkatkan efisiensi e-Filing SPT...
            • Tips penggunaan fitur e-Filing SPT...
            • Keuntungan e-Filing SPT untuk wajib pajak...
            • Panduan langkah-langkah e-Filing SPT...
            • Peraturan terbaru tentang e-Filing SPT...