Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Relevan terhadap dan
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Relevan terhadap
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
Relevan terhadap
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus
Relevan terhadap dan
Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok
Relevan terhadap
Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri
Relevan terhadap
Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
Relevan terhadap
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Relevan terhadap
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Relevan terhadap