JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14606

Ditemukan 88 hasil yang relevan dengan "Optimalisasi pendapatan pajak "
Dalam 0.063 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF PNBP | PENGELOLAAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 58 TAHUN 2020

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 08 Okt 2020
  • Diundangkan: 12 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA | PENGEMBALIAN
96/PMK.05/2017

Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2017
  • Diundangkan: 18 Jul 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELABUHAN BEBAS BATAM | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
59/PMK.06/2020

Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

  • Ditetapkan: 29 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
41/PUU-XVIII/2020

Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    42/PUU-X/2012

    Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | TATA CARA
      158/PMK.02/2014

      Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 05 Agu 2014
      • Diundangkan: 05 Agu 2014
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-XVIII/2020

      Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        47/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          44/PUU-IX/2011

          Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 5
            • 6
            • 7
            • 8
            • 9

            Loading...
            Quick Look - ??
            • optimalisasi pajak...
            • strategi peningkatan pendapatan...
            • efisiensi sistem perpajakan...
            • reformasi kebijakan pajak...
            • teknologi informasi untuk pengawasan pajak...