JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 177 hasil yang relevan dengan "Pelaporan keuangan publik "
    Dalam 0.05 detik
    Thumbnail
    PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
    PMK 54 TAHUN 2025

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

    • Ditetapkan: 25 Jul 2025
    • Diundangkan: 28 Jul 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HKPD | PEMERINTAH PUSAT | PEMERINTAHAN DAERAH
    UU 1 TAHUN 2022

    Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

    • Ditetapkan: 05 Jan 2022
    • Diundangkan: 05 Jan 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | STATUTA
    PP 65 TAHUN 2013

    Statuta Institut Teknologi Bandung.

    • Ditetapkan: 14 Okt 2013
    • Diundangkan: 14 Okt 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    PERPRES 15 TAHUN 2023

    Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

    • Ditetapkan: 20 Feb 2023
    • Diundangkan: 20 Feb 2023

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN
    PMK 123 TAHUN 2023

    Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 21 Nov 2023
    • Diundangkan: 27 Nov 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    UU 28 TAHUN 2022

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

    • Ditetapkan: 27 Okt 2022
    • Diundangkan: 27 Okt 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | OPERATOR EKONOMI
    PMK 137 TAHUN 2023

    Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

    • Ditetapkan: 08 Des 2023
    • Diundangkan: 12 Des 2023
    Thumbnail
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | MENTERI KEUANGAN
    88/PMK.06/2015

    Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

    • Ditetapkan: 28 Apr 2015
    • Diundangkan: 28 Apr 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG UMUM | DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
    262/PMK.01/2016

    Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    145/PMK.06/2021

    Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

    • Ditetapkan: 22 Okt 2021
    • Diundangkan: 25 Okt 2021

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 5
    • 6
    • 7
    • ...
    • 18
    Quick Look - ??