JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 69 hasil yang relevan dengan "SPP pendidikan "
Dalam 0.072 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
81/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
79/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | TARIF LAYANAN BLU
36/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta Iii pada Kementerian Kesehatan.

  • Ditetapkan: 08 Mar 2016
  • Diundangkan: 08 Mar 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
111/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama.

  • Ditetapkan: 08 Jun 2015
  • Diundangkan: 08 Jun 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMENTERIAN AGAMA
45/PMK.05/2011

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Kementerian Agama.

  • Ditetapkan: 14 Mar 2011
  • Diundangkan: 14 Mar 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | GURU DAN DOSEN
101/PMK.05/2010

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

  • Ditetapkan: 12 Mei 2010
  • Diundangkan: 12 Mei 2010

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | POLITEKNIK KESEHATAN
264/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | POLITEKNIK KESEHATAN
184/PMK.05/2011

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

  • Ditetapkan: 22 Nov 2011
  • Diundangkan: 22 Nov 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
50/PMK.07/2017

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 04 Apr 2017
  • Diundangkan: 04 Apr 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | PERUBAHAN | DANA DESA
187/PMK.07/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 02 Des 2016
  • Diundangkan: 02 Des 2016

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7

Loading...
Quick Look - ??
  • SPP pendidikan...
  • pengelolaan dana pendidikan...
  • efisiensi anggaran pendidikan...
  • kebijakan bantuan pendidikan...
  • transparansi penggunaan SPP...