JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 87 hasil yang relevan dengan "antidumping "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
11/PMK.010/2021

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Biaxially Oriente Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok...

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 03 Feb 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN | IMPOR PRODUK KAIN
78/PMK.010/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/ PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain

  • Ditetapkan: 28 Jun 2021
  • Diundangkan: 29 Jun 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENAGIHAN | BEA DAN CUKAI
PMK 115 TAHUN 2024

Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
SIROP FRUKTOSA | PENGENAAN BEA MASUK
126/PMK.010/2020

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa

  • Ditetapkan: 09 Sep 2020
  • Diundangkan: 09 Sep 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ALUMINIUM FOIL | PENGENAAN BEA MASUK
153/PMK.010/2019

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Aluminium Foil

  • Ditetapkan: 24 Okt 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | TINDAKAN PENGAMANAN
55/PMK.010/2020

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain

  • Ditetapkan: 27 Mei 2020
  • Diundangkan: 27 Mei 2020
  • Konsolidasi

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | TINDAKAN PENGAMANAN
56/PMK.010/2020

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

  • Ditetapkan: 27 Mei 2020
  • Diundangkan: 27 Mei 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PENGENAAN BEA MASUK
54/PMK.010/2020

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya

  • Ditetapkan: 27 Mei 2020
  • Diundangkan: 27 Mei 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERUBAHAN
111/PMK.010/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Ubin Keramik

  • Ditetapkan: 19 Agu 2020
  • Diundangkan: 24 Agu 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
201/PMK.04/2020

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 17 Des 2020

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Loading...
Quick Look - ??
  • antidumping di Indonesia...
  • kebijakan perdagangan internasional...
  • pengawasan barang impor...
  • perlindungan industri dalam negeri...
  • peran kementerian keuangan dalam pengembangan ekonomi...