JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 182 hasil yang relevan dengan "audit dan evaluasi "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
PEMBEBASAN BEA MASUK | PANAS BUMI
218/PMK.04/2019

Pembebasan Bea Masuk Dan/ atau Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID-19 | COVID-19 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
68/PMK.010/2021

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandem...

  • Ditetapkan: 21 Jun 2021
  • Diundangkan: 22 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
INSTANSI VERTIKAL | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
188/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  • Ditetapkan: 05 Des 2016
  • Diundangkan: 05 Des 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
134/PMK.010/2020

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandem...

  • Ditetapkan: 21 Sep 2020
  • Diundangkan: 22 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 58 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 26 Mei 2023
  • Diundangkan: 29 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | BARANG MEWAH
177/PMK.04/2016

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang D...

  • Ditetapkan: 18 Nov 2016
  • Diundangkan: 18 Nov 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | CIPTA KERJA
UU 6 TAHUN 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
8/PMK.06/2023

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang

  • Ditetapkan: 31 Jan 2023
  • Diundangkan: 03 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | IBU KOTA NUSANTARA
PERPRES 62 TAHUN 2022

Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 18 Apr 2022
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 44 TAHUN 2025

Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 19

Loading...
Quick Look - ??
  • audit keuangan...
  • evaluasi kinerja anggaran...
  • analisis kepatuhan regulasi...
  • pengendalian internal pemerintahan...
  • transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan...